JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Direktur Debat dan Materi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengungkapkan, capres Prabowo Subianto akan membawa catatan statistik soal impor di debat capres Ahad (16/2). Catatan yang dibawa terkait impor. "Ya statistik detail, siapa tahu diperlukan ya. Itu perlulah. Misalnya pertumbuhan ekonomi, kemudian data data impor beras, impor BBM. Itu barangkali data data yang siapapun bisa mendapatkan," kata Sudirman di media center Prabowo-Sandi, Jl Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (16/2). "Nanti yang dinilai kan bukan datanya. Tapi bagaimana membawakan dan menggunakan data itu," sambungnya. Sudirman menampik, Prabowo membawa catatan untuk menghindari kesalahan data dan kesalahan tersebut bisa 'digoreng' kubu lawan politiknya. "Itu standar public speaking saja. Saya juga bawa tuh kayak begitu-begitu. Tidak selalu digunakan. Kalau butuh, saya buka," ucap Sudirman. Mantan Menteri ESDM kabinet Jokowi tersebut tak setuju catatan Prabowo disebut sebagai contekan. Dia sangat yakin Prabowo menguasai materi tanpa bergantung catatan.

"Kalau contekan kan, soalnya ini jawabannya ini, itu contekan. Itu kan note saja untuk jaga jaga kalau diperlukan. Belum tentu diperlukan," tandasnya. Selain itu, Sudirman Said meluruskan klaim keberhasilan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih mayoritas sahan PT Freeport sebagai bagian dari nasionalisme. "Yang kita persoalkan adalah klaim berlebihan bahwa pengambil alihan PT Freeport bagian dari nasionalisme. Itu lebay. Itu transaksi jual beli saham biasa," kata Sudirman. Sudirman merujuk pada laporan PT Freeport McMoran di pasar modal Amerika Serikat pada Januari 2019. Dia mengatakan pembelian mayoritas saham PT Freeport justru merugikan Indonesia. "Dalam laporan itu disebutkan, meski Pemerintah Indonesia kuasai 51 persen saham, tetapi kontrol manajemen dan operasional masih di tangan PT Freeport. Mayoritas benefit ekonomi juga masih di tangan PT Freeport. Itu ditulis dalam perjanjian jual beli saham. Kami akan minta pemerintah untuk buka apa saja isi kontrak itu," beber Sudirman.(Net/Hen